STAKEHOLDER DALAM PENDIDIKAN--Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan

STAKEHOLDER DALAM PENDIDIKAN

Makalah sebagai pemenuhan tugas terhadap mata kuliah

 Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan

Disusun Oleh :

TIA AULIA

Dosen Pembimbing :

Sugeng Susianto, S.E., M.Pd.

FAKULTAS TARBIYAH

AL MA’HAD AL ‘ALY BAITUL HALIM

BEKASI

2014

KATA PENGANTAR

            Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, karena atas limpahan karunia dan rahmat dari-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW, penuntun jalan kebenaran teladan bagi umat dan rahmat bagi seluruh alam. Salam dan doa semoga terlimpah juga kepada keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

            Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1.        kedua orang tua Penulis yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil;

2.        Bapak Sugeng Susianto, S.E., M.Pd., selaku dosen  pembimbing;

3.        Pihak-pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan berupa literatur-literatur yang menjadi rujukan dan referensi;

sehingga dapat  tersusunnya  makalah  yang berjudul  "Stakeholder Dalam Pendidikan”. Semoga dengan adanya makalah ini dapat membantu kita semua dalam mempelajari dan memahami tentang stakeholder dalam pendidikan.

            Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyenyempurnaan tugas ini. Penulis berharap semoga makalah ini berguna dan bermanfaat. Aamiin.

                                                                                                Bekasi, Agustus 2015

                                                                                                         Penulis

DAFTAR ISI

    

KATA PENGANTAR………...........…………………………………………      i

DAFTAR ISI..…………….……………..…………………….………………     ii

BAB I PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang…………………………………………………...............          1

B.       Rumusan Masalah………………………………………………………..        1

C.       Tujuan Penulisan…………………………………………………………       2

D.      Manfaat Penulisan………………………………………………………..       2

BAB II PEMBAHASAN

A.      Pengertian Stakeholder Pendidikan………………………………………       3

B.       Macam-macam Stakeholder ……………………………………………..        4

C.       Komponen Stakeholder  Dalam Pendidikan ……………………………..      5

D.      Peranan Stakeholder  Dalam Pendidikan…………………………………      8

E.       Bentuk Kemitraan dengan Komite Sekolah, Dunia Usaha, dan Dunia

Industri (DUPI) dan Industri Lainnya........................................................      12

BAB III PENUTUP                                                                                                

A.  Kesimpulan…………………………………………………………….             13         

B.  Saran………………………………………………………………….....           13         

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………      14

BAB I

PENDAHULUAN

                         

A.      Latar Belakang

Pendidikan adalah proses kehidupan yang masalahnya sangat kompleks dan tetap ada sepanjang manusia membentuk peradabannya di muka bumi ini. Namun dalam prosesnya pendidikan tetap memerlukan pembenahan sesuai masalah yang dihadapi pada zamannya. Dari beberapa masalah yang ada dalam persoalan pendidikan nasional yang dapat dipelajari dalam sebuah konsep pemikiran atau setidaknya menjadi acuan dalam mengatasi berbagai anomali dalam bidang pendidikan, antara lain diantaranya : penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. sebagaimana dibahas berikut ini  Penguatan tata kelola pendidikan tidak saja bengantung pada kemampuan pemerintah saja tetapi juga sangat bergantung pada kemauan dari semua lapisan masyarakat sebagai stakeholder dalam Sistem Pendidikan Nasional, oleh sebab itu dalam pengelolaan pendidikan sebagai sebagai suatu sistem sangat berkait dengan proses dan dinamika manusia dan lingkungannya (filsafatnya), dan cita-cita pendidikan harus kita lihat secara komprehensif sebagai suatu sistem pendidikan nasional yaitu adanya interdepedensi komponen stakeholders pendidikan.

                                                                

B.   Rumusan Masalah

       Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1.      Apa yang dimaksud dengan stakeholder dalam pendidikan ?

2.      Apa saja macam - macam stakeholder?

3.      Apa saja komponen stakeholder pendidikan?

4.      Apa saja bentuk kemitraan dengan komite sekolah, dunia usaha, dan dunia industri dan industri lainnya?

C.   Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1.      Mengetahui maksud dari  stakeholder dalam pendidikan.

2.      Mengetahui apa saja macam - macam stakeholder.

3.      Mengetahui apa saja komponen stakeholder pendidikan.

4.      Mengetahui apa saja bentuk kemitraan dengan komite sekolah, dunia usaha, dan dunia industri dan industri lainnya.

D.   Manfaat Penulisan

       Manfaat dari penulisan ini adalah agar para pembaca mengetahui secara lebih rinci mengenai Stakeholder, terutama dalam bidang pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Pengertian Stakeholder Pendidikan

Perkataan stakeholder pada awalnya digunakan dalam dunia usaha, istilah ini berasal dari bahasa inggris terdiri atas dua kata ; stake dan holder. Stake berarti to give support to / pancang , holder berarti pemegang. Jadi stakeholder adalah siapapun yang memiliki kepentingan dari sebuah usaha.

Stakeholder dapat berfungsi sebagai “tokoh kunci” atau “key person” dan merupakan orang yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, seperti : Kepala Desa/Lurah, Ketua RT, Ketua Adat, Ustadz/Kyai.

Kelembagaan yang dianjurkan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, menurut UU No 20 Tahun 2003, pasal 56 adalah berupa Dewan Pendidikan, dan komite sekolah. Ketua dan anggota kedua lembaga tersebut dapat digolongkan sebagai Stakeholder.

Dalam buku Cultivating Peace, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakekholder ini. Beberapa definisi yang penting dikemukakan yaitu :

1.    Freeman (1984) yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.

2.    Biset (1998) secara singkat mendefinisikan stekeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

3.    Stakeholder adalah kelembagaan yang dianjurkan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, dan komite sekolah.

Definisi lain dari stakeholder adalah pemegang atau pemangku kepentingan. Orang per orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan apa pun terhadap sebuah obyek disebut stakeholder.

Jadi stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dengan Perkataan lain stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.

B.       Macam – macam Stakeholder

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu issu, stakeholder dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok yaitu stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci.

1.         Stakeholder Utama (Primer)

Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

Contohnya :

Masyarakat dan tokoh masyarakat, masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang di identifkasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Di sisi lain, stakeholders utama adalah juga pihak manajer Publik yakni lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

2.         Stakeholder Pendukung (Sekunder)

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.

Yang termasuk dalam stakeholders pendukung (sekunder) :

a.       Lembaga(Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.

b.      Lembaga pemerintah yang terkait dengan issu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.

c.       Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak di bidang yang bersesuai    dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki concern (termasuk organisasi massa yang terkait).

d.      Perguruan Tinggi yakni kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah serta Pengusaha (Badan usaha) yang terkait sehingga mereka juga masuk dalam kelompok stakeholder pendukung.

e.       Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.

3.         Stakeholder Kunci

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.

Yang termasuk dalam stakeholder kunci yaitu :

1.    Pemerintah Kabupaten

2.    DPR Kabupaten

3.    Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

      

C.      Komponen Stakeholder Dalam Pendidikan

Komponen stakeholder dalam pendidikan yaitu :

1.      Masyarakat lokal (ada anggapan pendidikan hanya tanggung jawab pemerintah, sehingga desentralisasi pendidikan belum dimaknai oleh masyarakat sebagai pengembangan kemajuan pendidikan). UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah mengilhami otonomi pendidikan di daerah. Namun dalam tahun 2006 muncul apa yang kita kenal Ujian Nasional, padahal konsep tersebut cenderung konsep penyeragaman budaya yang berbeda. Bukankah pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan daerahnya serta apakah pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang di daerah dapat disamaratakan kualitasnya. Fungsi pendidikan kekinian adalah transisi iptek dan masyarakat masa depan yang menghargai kebhinekaan dan keragaman pendapat.

2.      Orang tua (selalu beranggapan sekolah saja tempat pendidikan, sehingga kurang serius memperhatikan kemajuan anak baik secara behavior maupun psikologis). Peserta didik lebih cenderung terbentuk dari karakter proses kehidupan dalam keluarga, sekolah lebih cenderung memberikan pengetahuan saja. Namun sangat disayangkan bahwa kondisi orangtua dalam masyarakat Indonesia masih hidup terbelakang baik secara ekonomi maupun kesehatan (kurang gizi), serta kerja yang serabutan, sehingga dapat kita bayangkan bagaimana generasi yang dihasilkannya dalam rangka peningkatan pendidikan non-formal anak disamping pendidikan di sekolah.

3.      Peserta didik (belum sepenuhnya peserta didik dari berbagai tingkatan yang tertampung, sehingga berdampak pada jumlah anak putus sekolah karena biaya tinggi dan juga kurang didukung oleh faktor pendekatan pisik (gizi) dan pendekatan psikis.

4.       Negara (dari segi material bahwa negara belum menempatkan pos khusus untuk pendidikan, dan kesannya dana pendidikan disediakan secara tambal sulam, jelas kita akan mengetahui apa hasil pendidikan dengan dana terbatas. Siap atau tidak siap, pendidikan di daerah memerlukan perhatian serius terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya manusia di daerah. Selanjutnya dana pendidikan 20% yang dianggarkan dalam APBN/APBD masih sebatas wacana, kalaupun ada biaya murah atau gratis biaya pendidikan di daerah-daerah tertentu, kesannya dipaksakan untuk populis saja bahkan untuk menarik simpati partai politik pendukung saja bukan sebagai bentuk perencanaan pendidikan yang matang.

5.      Pengelola profesi pendidikan (cenderung menyelenggarakan pendidikan bukan motif mencerdaskan tetapi profit oriented atau bisnis sehingga pendidikan terkesan mahal, sementara pendidikan formal yang disediakan negara sangat terbatas menampung peserta didik). Dikawatirkan olehNeils Postman seorang pemikir pendidikan dunia, akan terjadi apa yang dinamakan teacher as as subversive activity. Untuk itu sekolah harus bisa menjadi alat kontrol cita-cita kemajuan bangsa sesuai filsafat pendidikan dan arah kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45.

Selain itu ada yang membagi Stakeholder dalam Bidang Pendidikan 3 kategori utama, yaitu :

1.      Sekolah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala sekolah, murid dan tata usaha sekolah.

2.      Pemerintah, diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional.

3.      Masyarakat, sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orangtua murid, pengamat dan ahli pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga terdidik (DUDI), toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan, dan lain-lain.

D.      Peranan Stakeholder Dalam Pendidikan

Peranan stakeholder dalam pendidikan sebagai berikut :

1.      Orang tua

Peranan orang tua antara lain:

a.       Mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah.

b.      Berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas.

c.       Bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki.

d.      Menginformasikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan kegiatan di sekolah kepada masyarakat secara luas.

e.       Bekerjasama dengan anggota komite sekolah atau atau pihak lain dalam pengadaan sumber belajar.

f.       Aktif bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus.

g.      Aktif dalam memberikan ide/gagasan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

2.      Guru
Peranan guru antara lain:

a.    Berkomunikasi secara berkala dengan keluarga, yaitu: orang tua atau wali tentang kemajuan anak mereka dalam belajar dan berprestasi.

b.    Bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, mengajak dan memasukkannya ke sekolah.

c.    Menjelaskan manfaat dan tujuan sekolah kepada orang tua peserta didik.

d.    Mempersiapkan anak agar berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum, seperti mengujungi museum, memperingati hari-haribesar keagamaan dan Nasional.

e.    Mengajak orang tua dan anggota masyarakat terlibat di kelas.

3.    Komite sekolah

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikandi luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Secara kontekstual, peran Komite Sekolah sebagai:

a.    Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

b.    Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

c.    Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

d.    Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

       Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

a.    Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.

b.    Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.

c.    Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.

d.    Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.

e.    Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.

f.     Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

g.    Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas, 2001:17).

4.         Kepala sekolah

Peranan kepala sekolah antara lain:

a.    Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa.

b.    Memelihara hubungan baik dengan BP3.

c.    Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta.

d.    Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam media komunikasi.

e.    Mencari dukungan dari masyarakat. Dukungan yang diperlukan meliputi

1)    Personil, seperti : tenaga ahli, konsultan, guru, orang tua, pengawas dan sebagainya

2)    Dana yang diperlukan untuk mendukung tersedianya fasilitas, perlengkapan dan bahan-bahan pengajaran yang lain.

3) Dukungan berupa informasi, lembaga dan sikap politis.

f.     Memanfaatkan sumber-sumber daya yang diperoleh secara tepat, sehingga mampu meningkatkan proses mengajar dan belajar.

5.    Peran Pemerintah

       Peran negara dalam dunia pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD). Dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 31 ayat 1-4 disebutkan bahwa :

a.         Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

b.        Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

c.         Pemerintah wajib menguasahakan dan menyelanggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

d.        Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Isi dari pasal ini adalah pengembangan dari UUD 1945 awal yang hanya terdiri dari dua pasal. Hasil amandemen mengamanatkan untuk pemerintah agar menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter (akhlak mulia) lengkap dengan pembiayaannya, yaitu 20 APBN dan 20 APBD (I dan II).
Nampaknya, pasal tentang pendidikan ini muncul terkait dengan kejadian pada masa penjajahan yang mengalami diskriminasi dalam pendidkan. Anak-anak pribumi saat itu sangat sulit mengakses pendidikan sebagaimana kaum priyayi dan warga Belanda. Kemudian direspon dengan bunyi pasal tentang hak warga negara yang tanpa diskriminasi.

Pemerintah juga mengucurkan bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD, SMP, dan mulai tahun ini (2013) kepada SMA. BOS ini diberikan kepada semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta.
Untuk kasus di pesantren, pemerintah memberikan BOS di pesantren yang menyelenggarakan wajardikdas ula, wustho, paket C. Bantuan di luar itu masih bersifat insidental. Bisa jadi dikarenakan standardisasi pesantren yang dianggap sulit oleh pemerintah.

Pada wilayah sertifikasi, antrian giliran guru di bawah kemenag untuk mendapatkan tunjangan sertifkasi relatif lebih cepat dibanding dengan guru di bawah kemendikbud. Ini disebabkan ‘antrian’ di masing-masing kementerian yang tidak sama. Antrian di kemenag lebih pendek dibanding di kemendikbud.

6.         Masyarakat usaha

Selain masyarakat sukarela, banyak juga masyarakat yang mempunyai tujuan mengambil manfaat dari dunia pendidikan. Para penerbit buku, usaha kursus, penyedia alat pendidikan, dan pengusaha-pengusaha lainnya. Kelompok ini juga perlu difasilitasi, bahkan jika perlu dibangkitkan kesadarannya, bahwa selain sebagai lahan penghidupan, dunia pendidikan juga memerlukan kesetiakawanan yang dapat memperbaiki kualitas maupun kuantitas pelayanan pendidikan. Untuk itu, pendekatan usaha terhadap dunia pendidikan adalah bersifat mendukung, tidak hanya sekedar memeras dan menjadikannya layaknya komoditas.

E.       Bentuk Kemitraan dengan Komite Sekolah, Dunia Usaha, dan Dunia Industri (DUPI) dan Industri Lainnya

Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan dengan stakeholder antara lain berupa :

1.      Kerjasama dalam penggalangan dana pendidikan baik untuk kepentingan proses pembelajaran, pengadaan bahan bacaan (buku), perbaikan mebeuler sekolah, alat administrasi sekolah, rehabilitasi bengunan sekolah maupun peningkatan kualitas guru itu sendiri.

2.      Kerjasama penyelenggaraan kegiatan pada momen hari – hari besar nasional dan keagamaan.

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa stakeholder merupakan tokoh – tokoh masyarakat baik formal maupun informal, seperti pimpinan pemerintahan (lokal), tokoh agama, tokoh adat, pimpinan organisasi sosial dan seseorang yang dianggap tokoh atau pimpinan yang diakui dalam pranata sosial budaya atau suatu lembaga (institusi), baik yang bersifat tradisional maupun modern seperti : Kepala Desa/Lurah, Ketua RT, Ketua Adat, Ustadz/Kyai.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu issu, stakeholder dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok yaitu stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci. 

Terdapat lima komponen stakeholder pendidikan yaitu : masyarakat lokal, orang tua , peserta didik ,negara, pengelola profesi pendidikan, dan ada yang meringkasnya menjadi 3 yaitu sekolah, pemerintah dan masyarakat.

B.       Saran

Diperlukan sebuah sistem yang membuat sekolah mampu menyerap aspirasi stakeholdernya. Dunia usaha dan industri di daerah tidak perlu merekrut tenaga kerja dari luar daerah, jika dunia pendidikan kita mempunyai daya tarik bagi mereka. Penentuan jurusan di sebuah sekolah seharusnya menggunakan studi kelayakan yang terukur, sehingga pemetaan kebutuhan tenaga kerja dapat dijawab oleh penyiapan sekolah-sekolah yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tokoh-tokoh di sekolah seperti kepala sekolah dan guru perlu mendapatkan penyegaran mengenai revitalisasi fungsi pendidikan dalam dunia nyata kita sehari-hari. Demikian pula perguruan tinggi kita.